Dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan tata tertib BPD Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis 24 Juni 2021 besok mendaulat Ketua BPD Desa Cibiru Wetan Andri Kurniawan, ST. untuk menjadi narasumber guna menyampaikan best ptactices (praktek pengalaman baik) dalam menyusun dan mengimplementasikan tata tertib BPD di Desa Cibiru. Wetan.

Cibiruwetan.desa.id. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki fungsi membahas dan menyepakati peraturan desa, menilai kinerja Kepala Desa dan menanmpung menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka menjalan fungsi tersebut tentu diperlukan political will yang kuat dari pemerintah desa dalam memberi ruang dan memberi porsi yang optimal agar fungsi BPD tersebut dapat dilaksanakan guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara demokratis, transparan dan akuntable.

Guna memastikan optimalisasi peran dan fungsi BPD, selain dukungan pemerintahan desa diperlukan kesadaran dan totalitas anggota BPD itu sendiri dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya  sebagai anggota BPD.  Disusunnya Tata Tertib BPD adalah merupakan guide line bagi anggota BPD dalam menjalankan kewajibannya.

Diundangnya Andri Kurniawan pada kegiatan tersebut bukan tanpa alasan melainkan karena BPD Cibiru Wetan memiliki pengalam baik dalam menyusun tata tertib yang cukup inovatif dimana dalam tata tertib BPD Desa Cibiru Wetan dibuka peluang rotasi (pergantian) unsur pimpinan setiap 2 (dua) tahun sekali melalui mekanisme musyawarah BPD dengan tetap memberi kesempatan kepada pimpinan BPD sebelumnya untuk mengajukan diri kembali sebagai pimpinan BPD. Proses ini di Cibiru Wetan dapat dijalankan secara demokratis tanpa mengganggu harmonisasi internal BPD maupun hubungan antar lembaga antar BPD dengan Pemdes maupun lembaga kemasyarakatan Desa lainnya pungkas Andri Kurniawan yang pada beberapa bulan lalui didaulat menggantika posisi Adin Jaenudin sebagai Ketua BPD Desa Cibiru Wetan.

Menurut Andri Kurniawan muatan materi tata tertib BPD sekurang-kurangnya mengatur mekanisme kelembagaan dan keanggotaan BPD, fungsi tugas hak dan kewenangan BPD, tata cara musyawarah BPD, tata cara menyatakan pendapat, dan penyusunan berita acara musyawarah BPD.  Andri Kurniawan yang dalam kegiatan ini didampingi pula oleh Ketua BPD Desa Jelegong H. Rohim Gunawan. SPd.i. dan Ketua BPD Desa Cileunyi Wetan Relly Ridwan yang diundang sebagai peserta aktif untuk menjadi tim pembahas dalam rangka penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Tatib BPD yang dipersiapkan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Hadian Supriatna Kepala Desa Cibiru Wetan yang diundang juga pada kegiatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai praktisi kelembagaan desa mengapresiasi kegiatan ini terlebih Kementerian Dalam Negeri selaku penyusun regulasi mau memberi ruang kepada pelaku langsung di desa untuk berbagi pengalaman sehingga jukinis yang dihasilkan diharapkan implementatif untuk menjawab kebutuhan rekan-rekan BPD di daerah.

Senada dengan Hadian Kepala Bidang Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten bandung Hj. Yeni Noberti yang pada agenda ini hadir untuk membawakan Best Practices Kabupaten Bandung dalam pembinaan kelembagaan BPD khususnya dalam hal penyusunan tata tertib BPD mengucapkan selamat kepada para pimpinan BPD di wilayahnya yang diundang untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional. Yeni Noberti berharap sepulangnya dari Jakarta masing-masing dapat berbagi pengalaman guna menguatkan kapasitas anggota BPD di wilayahnya, selamat...deh untuk semuanya dan berharap dengan meningkatnya kapasitas BPD penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan baik dan mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS).